Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara tampaknya lemah menghadapi PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM). Kendati panggilan Pemprov sebelumnya tak ditanggapi.
Tak sebatas ditolak. Perusahan tambang milik Robert Nitiyudo Wachjo menambang di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) inipun diduga tidak menghargai Pemprov Maluku Utara kini dikendalikan oleh Sherly-Sarbin
Dugaan ini dikuatkan dengan absennya serikat pekerja di PT. NHM, selepas digulirnya Surat Panggilan oleh Disnakertrans, disitu Pemprov hanya memperoleh surat balasan terkait ketidakhadiran serikat.
Menurut, Koordinator Gerakan Pekerja Lingkar Tambang, Abednego Lasa, mengaku merasa diabaikan secara sistematis, tak hanya perusahaan, tetapi juga oleh serikat pekerja yang seharusnya menjadi benteng buruh.
“Ada banyak kebijakan korporasi yang seakan-akan sudah disepakati bersama pekerja, padahal badan serikat tidak pernah melakukan rapat atau koordinasi dengan kami sebagai anggotanya. Ini yang perlu diklarifikasi,” tegas Abednego, saat ditemui, Selasa, (15/4/25).
Terpisah, Wakil Gubenur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat dijumpai di lobby kantor DPRD, justru menanggapi datar, bahkan irit bicara, meskipun sebetulnya iapun turut mengetahui terkait absennya serikat pekerja sewaktu diundang.
“Terkait NHM, Kami akan tindaklanjuti,” Singkatya, ketika diwawancarai, Selasa,(29/4/25).
Sementara Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertras) Marwan Polisiri, seperti halnya diberitikan dua hari lalu. Iapun dinilai tertutup dalam menangani masalah ketenagakerjaan yang melibatkan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).
Padahal awalnya, Marwan pernah mengobral janji bakalan terbuka kepada setiap pekerja media terkait perkembangan rapat mengenai masalah ketenagakerjaan di PT. NHM.
“Nanti kita kase tau, pokoknya ngoni wartawan kita kase tau setiap rapat,” sambil menaiki kendaraannya lalu meninggalkan lokasi Kantor Gubernur,” Ujarnya, (17/4/25).
Anehnya, sehabis menggelar rapat pada Senin, 28 April 2025 lalu bersama pekerja dirumahkan, Dirinya malah berubah pikiran, meminta kepada wartawan agar meniadakan konfrensi pers.
“Tadi tong samua sepakat tong bolong ada konferensi pers,” ujarnya setelah rapat. (Amat)
