Jakarta – Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk segera menyiapkan langkah strategis menghadapi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026.
Ia menilai, pengurangan anggaran ini berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah, khususnya wilayah yang sangat bergantung pada dana pusat.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah alternatif agar pelayanan publik tidak terhenti,” ujar Destita di Jakarta, Minggu (6/9).
Sebelumnya, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati postur sementara RAPBN 2026 pada Kamis (4/9). Salah satu poin penting adalah alokasi TKD yang dipangkas menjadi Rp650 triliun, turun 29,34 persen dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menurut Destita, pemangkasan ini bisa berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah tidak bergantung penuh pada pusat, melainkan mulai berani mengoptimalkan potensi fiskal lokal, memanfaatkan aset daerah, serta membuka ruang investasi strategis.
“Daerah harus inovatif, tetapi jangan dengan cara instan seperti menaikkan pajak atau retribusi yang membebani rakyat. Semua kebijakan harus dibicarakan bersama pemangku kepentingan,” tegasnya.
Destita menambahkan, tingkat ketergantungan Bengkulu terhadap dana pusat masih sangat tinggi, bahkan lebih dari 65 persen dari total belanja daerah. Dengan kondisi tersebut, ia mendorong pemda cermat dalam menggali peluang baru, seperti sektor pariwisata, hilirisasi pertanian, maupun produk perikanan yang bisa meningkatkan nilai jual komoditas daerah.
“Dengan begitu, bukan hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila pembangunan di pusat dan daerah berjalan seimbang,” jelasnya.
Destita menegaskan, DPD RI akan mengawal isu ini agar kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan atas nama efisiensi. “Kami ingin pembangunan di daerah tetap selaras dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
