Bengkulu – Provinsi Bengkulu tengah menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM). Hampir di seluruh SPBU, warga terpaksa mengantre panjang demi mendapatkan BBM. Bahkan, sebagian dari mereka rela menunggu meski SPBU belum menerima pasokan karena keterlambatan pengiriman dari depo Pertamina di provinsi tetangga.
Kelangkaan ini memicu keresahan, terutama di kalangan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Warga mengaku kesulitan menjalankan usaha karena kendaraan tidak bisa beroperasi tanpa BBM.
Ironisnya, di tengah situasi sulit ini, masyarakat juga dibebani dengan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan tarif opsen sebesar 66 persen yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu memperparah tekanan ekonomi yang sudah dirasakan warga.
Kondisi antrean panjang tak hanya terjadi di Kota Bengkulu, tetapi juga merata di kabupaten-kabupaten. Pemandangan kendaraan roda dua dan empat mengular hingga ke jalan menjadi potret krisis energi yang menyesakkan.
“Kondisi ekonomi warga Bengkulu sedang tidak stabil, dan kini harus menghadapi dua beban sekaligus: kelangkaan BBM dan kenaikan pajak,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya, S.Pd.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi segera bertindak tegas. Menurutnya, Pemprov harus menginstruksikan Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan lancar, serta meninjau kembali kebijakan opsen pajak yang memberatkan masyarakat.
“Dalam situasi seperti ini, masyarakat butuh kehadiran nyata pemerintah. Untuk isi BBM saja sudah kesulitan, apalagi harus membayar pajak yang naik,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari Rahmat Angga, seorang driver ojek online di Bengkulu. Ia mengaku sulit mencari BBM meski sudah berkeliling ke beberapa SPBU.
“Saya harus mutar-mutar cari SPBU yang ada bensinnya. Kalau pun ada, antreannya panjang sekali. Mau kerja pun jadi susah,” ungkap Rahmat.
Ia berharap pemerintah segera turun tangan agar kondisi ini tidak berlarut-larut. Jika tidak, kata Rahmat, masyarakat kecil seperti dirinya yang paling terdampak.
Kelangkaan BBM dan naiknya beban pajak menjadi ujian berat bagi warga Bengkulu, yang saat ini masih berjuang di tengah tekanan ekonomi pascapandemi dan naiknya harga kebutuhan pokok.
