Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah strategis dalam perang melawan kemiskinan di Indonesia.
Menurut Fahri, pendataan presisi dan terintegrasi akan memastikan program pemerintah berjalan lebih efisien serta tepat sasaran.
“Pak Prabowo sangat ngotot agar kita punya sistem pendataan sosial ekonomi yang presisi dan terintegrasi,” ujar Fahri yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (19/8/2025).
Ia mengungkapkan tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 2,38 juta orang (0,85 persen) hidup dalam kondisi miskin ekstrem, 25 juta orang (9 persen) miskin, dan 67 juta orang (24 persen) tergolong rentan miskin.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 2 Februari lalu. Inpres ini mengamanatkan integrasi seluruh data penerima manfaat program sosial ke dalam satu sistem digital.
“Dengan data tunggal, masing-masing instansi pemerintah bisa menjalankan program pengentasan kemiskinan sesuai target per desil penduduk, hingga by name by address. Program tidak lagi tumpang tindih lintas kementerian,” jelas Fahri.
Ia juga menyoroti kebocoran subsidi yang kerap terjadi akibat lemahnya sistem pendataan. PPATK menemukan sekitar 10 juta rekening penerima bansos salah sasaran, termasuk 41.000 rekening milik pegawai BUMN, dokter, hingga bos perusahaan.
“Hal seperti ini seharusnya bisa dicegah jika kita punya sistem data tunggal yang terdigitalisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahri menilai digitalisasi akan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih objektif dan sesuai prioritas kebijakan.
Sebagai contoh, ia menyebut backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih sekitar 10 juta keluarga, rumah tidak layak huni mencapai 20 juta keluarga, dan 6 juta keluarga miskin ekstrem bahkan tidak memiliki hunian.
“Program pembangunan 3 juta rumah per tahun jelas belum cukup. Karena itu, sesuai arahan Presiden, kita harus merancang kebijakan yang efisien dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas,” pungkas Fahri, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019.
