Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam sepuluh bulan pertama masa pemerintahannya, seluruh elemen bangsa bekerja keras dan bersatu untuk mewujudkan cita-cita nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Geopolitik dunia terus memanas. Perang tarif hingga konflik fisik menjadi ancaman serius bagi perekonomian global. Prinsip ‘my country first’ semakin dominan, menekan ekonomi global dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara,” ujar Presiden saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden menegaskan bahwa dengan dukungan seluruh komponen bangsa, pemerintah bersatu menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi rakyat, dan memastikan layanan publik tetap berjalan efektif.
Pada triwulan kedua 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen (year-on-year), meningkat dibandingkan triwulan pertama sebesar 4,87 persen. Lebih dari separuh pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen. Ekspor juga tumbuh 10,67 persen, terutama berkat nilai tambah dari hilirisasi industri.
Peningkatan ekonomi ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru tercipta. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,47 persen, rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia. Inflasi juga terkendali di angka 2,4 persen, menjaga daya beli terutama kelompok rentan.
Kepercayaan investor tetap tinggi, dengan realisasi investasi paruh pertama 2025 sesuai target APBN. Pasar saham menunjukkan tren positif meski situasi global tidak menentu.
Berbagai program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mulai dirasakan manfaatnya. Program ini tidak hanya mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis produktif hingga tingkat desa.
Pemerintah tetap responsif terhadap tekanan global dengan stimulus ekonomi tahap pertama Rp33 triliun pada Januari 2025 dan tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial pun terus diperkuat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah.
Di panggung internasional, Indonesia berhasil menurunkan tarif bilateral dengan Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen dan menyelesaikan kesepakatan bebas tarif dalam perjanjian Indonesia–Uni Eropa (CEPA). Indonesia juga aktif memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral seperti BRICS, G20, OECD, dan ASEAN.
