Bengkulu – Masyarakat adat di Bengkulu meminta Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan untuk menyelesaikan nasib lebih dari 4.000 warga di Pulau Enggano.
Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, mengatakan pemerintah daerah dinilai abai terhadap krisis transportasi yang sejak Maret 2025 melumpuhkan akses ke Enggano. Hal itu disampaikan dalam aksi massa di Kota Bengkulu, Kamis (5/6/2025), yang diikuti ratusan masyarakat adat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil.
Pulau Enggano yang berjarak 150 mil laut dari Bengkulu, kini terisolasi karena jalur transportasi laut terputus. Alur Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu mengalami pendangkalan, sehingga kapal penumpang dan barang tak bisa bersandar.
“Pemerintah Bengkulu sama sekali tak hadir. Ribuan ton hasil panen membusuk. Warga nekat naik kapal kecil, menempuh perjalanan 14 jam hanya untuk kebutuhan pokok,” kata Milson Kaitora, Paabuki atau pimpinan adat di Enggano.
Menurut Fahmi, alasan pendangkalan pelabuhan seharusnya bukan pembenaran untuk menghentikan layanan transportasi. Kondisi ini membahayakan keselamatan warga, apalagi akses layanan medis dan penerbangan sangat terbatas dan mahal.
“Kalau ada bencana, apa harus menunggu alur pelabuhan selesai dulu? Ini sudah berulang sejak 2010, tapi pemerintah tak pernah punya mitigasi serius,” tegas Fahmi.
Ia menegaskan, pemerintah pusat dan Presiden harus segera menyediakan kapal alternatif. “Ingat, Enggano bukan pulau kosong,” ujarnya.
Aksi solidaritas ini dimulai pukul 14.00 di Tugu Simpang Lima, Kota Bengkulu. Massa membawa spanduk raksasa bertuliskan SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO #ENGGANOBUKANPULAUKOSONG.
Dalam orasi, perwakilan perempuan adat Wenni dari Kutei Lubuk Kembang, Rejang Lebong, menekankan: “Jangan banyak klaim bantu ini-itu, cukup sediakan kapal ke Enggano. Pemerintah punya kuasa dan akses, buktikan kepedulian itu!”
