Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendesak Presiden segera melakukan reformasi total terhadap Polri menyusul insiden terbaru yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring (ojol) usai dilindas kendaraan taktis aparat saat demonstrasi, Kamis (28/8).
Koalisi menilai peristiwa ini menambah daftar panjang brutalitas aparat setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 orang, kasus penembakan, penyiksaan, serta berbagai pelanggaran hukum lainnya. Menurut mereka, kekerasan yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan struktural dan budaya di tubuh kepolisian.
“Brutalitas aparat telah menggerogoti kepercayaan publik, menormalisasi kekerasan sebagai respons atas aksi sipil, sekaligus membatasi ruang demokrasi,” demikian pernyataan koalisi.
Usulan Perubahan Struktural
Dalam rilisnya, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama, sejumlah fungsi kepolisian yang bersifat sipil, seperti pengamanan umum, lalu lintas, hingga pelayanan publik, diusulkan dialihkan ke kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kecenderungan militerisasi dalam tugas sipil.
Kedua, fungsi penyidikan pidana harus ditempatkan di bawah penegakan hukum independen agar lebih transparan dan akuntabel. Koalisi juga mendorong adanya mekanisme pengawasan yudisial, termasuk keharusan izin hakim sebelum penyidik melakukan tindakan paksa.
Ketiga, evaluasi terhadap Korps Brimob dinilai mendesak karena kerap terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil. Menurut koalisi, karakteristik Brimob yang menyerupai militer tidak relevan untuk menghadapi aksi massa sipil di negara demokrasi.
Desakan ke Presiden
Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden untuk segera membenahi institusi Polri, termasuk membuka laporan tahunan dan penggunaan anggaran secara transparan.
“Presiden harus segera melakukan perubahan struktural sekarang juga. Tegakkan supremasi sipil, polisi harus dirombak, dan militer tetap kembali ke barak,” tegas mereka.
Koalisi ini terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya YLBHI, ICW, AJI Indonesia, KontraS, ICJR, PBHI, Greenpeace Indonesia, WALHI, SAFEnet, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.
