Bengkulu: Momentum Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) KAMMI Provinsi Bengkulu dimanfaatkan oleh KAMMI untuk menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Ketua Umum KAMMI Bengkulu, Ricky Pratama S.H., M.H., menilai kepemimpinan Helmi Hasan minim substansi dan terlalu fokus pada kebijakan populis yang justru memicu kegaduhan di provinsi ini.
Dalam pernyataannya, Ricky Pratama mengungkapkan keprihatinan atas berbagai persoalan besar yang belum terselesaikan di Bengkulu, seperti pendangkalan alur, isu tambang emas yang berpotensi memberikan rekomendasi merugikan rakyat, hingga kelangkaan BBM beberapa waktu lalu.
“Gubernur selalu melakukan populisme semu yang minim substansi dan seolah-olah tergesa-gesa, yang malah memicu kegaduhan,” ujar Ricky Pratama dalam acara Musykerwil, kemarin.
Menyikapi hal ini, Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Bengkulu menyatakan sikap tegas, di antaranya:
1. Mendesak Helmi Hasan menghentikan populisme semu dan fokus pada kebijakan yang substansial, berbasis kajian dan kebutuhan masyarakat.
2. Mendesak Helmi Hasan menarik ucapannya yang menyebut mahasiswa hanya bisa “menyampaikan sumpah serampah.” Pernyataan tersebut dinilai menunjukkan mental otoritarian dan merendahkan marwah gerakan mahasiswa.3. Mendesak Gubernur Bengkulu berpihak pada lingkungan dan rakyat, termasuk tidak menerbitkan izin atau rekomendasi bagi perusahaan tambang dan perkebunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan rakyat.
KAMMI Bengkulu menegaskan, kritik yang mereka sampaikan adalah bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami berharap Gubernur Helmi Hasan bisa mendengar suara rakyat dan mahasiswa, bukan malah membungkam kritik yang justru menjadi bagian dari demokrasi,” pungkas Ricky.
