Jakarta – Di tengah daya beli masyarakat yang belum kunjung meningkat serta dampak disrupsi ekonomi digital yang menekan omzet pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL), kondisi serupa juga dirasakan para pedagang di 17 ribu pasar tradisional di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menegaskan perlunya langkah konkret untuk mendongkrak daya jual sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat.
“Harus ada penggelontoran dana segar dari pemerintah dan dunia perbankan. Selain itu, dibutuhkan terobosan serta inovasi tematik bagi usaha PKL dan UMKM agar roda ekonomi lebih efektif. Untuk itu, saya perintahkan jajaran APKLI-P menggelar Gebyar PKL UMKM di seluruh Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, dan para pemangku kepentingan di daerah,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, Gebyar PKL UMKM bertujuan meningkatkan daya jual sekaligus mendorong kemajuan ekonomi rakyat. Program ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.
“Gerakan Pasar Rakyat (GPR), revitalisasi berbasis inovasi tematik, serta integrasi pasar rakyat dengan moda transportasi, sistem digital, PKL-UMKM, dan masyarakat merupakan langkah mendasar, penting, dan strategis. Indonesia harus sukses menyongsong puncak bonus demografi 2030 dengan menyiapkan 100 juta PKL-UMKM unggul,” ujar dokter ahli imunologi lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini.
Ali Mahsun juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Keuangan RI Purbaya yang akan melakukan injeksi Rp200 triliun ke perbankan serta mempercepat realisasi belanja pemerintah. Langkah ini dinilai akan memperlancar perputaran dana segar dalam perekonomian nasional.
“Hal serupa juga harus dilakukan dunia perbankan. Sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib lebih proaktif memberi ruang yang lebih besar bagi PKL dan UMKM. Begitu juga BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Dengan agregasi semua ini, daya beli masyarakat bisa meningkat, omzet PKL-UMKM bertumbuh, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 6–7 persen,” tambah pria asal Mojokerto, Jawa Timur, yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).
Di sisi lain, Ali Mahsun mengingatkan agar para pelaku PKL dan UMKM tidak mudah terprovokasi oleh situasi politik pasca kerusuhan dan upaya makar terhadap NKRI.
“Fokuslah mencari rezeki halal untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak generasi bangsa. Perkuat persaudaraan, gotong royong, serta kesatuan dan persatuan bangsa. Mari ciptakan kesejukan, kebersamaan, dan kedamaian di lingkungan masing-masing. Hidup aman, damai, sentosa, dan sejahtera atau adem ayem tentrem kertorahardjo adalah harapan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ali Mahsun, yang pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI 1995–1998 dan Pembantu Rektor Universitas Darul ‘Ulum Jombang (2010–2012).
