Jakarta – Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan (APKLI-P) mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pasar Rakyat Indonesia. Usulan ini lahir dari pentingnya keberadaan pasar rakyat yang melibatkan 17 juta pelaku ekonomi, PKL, dan UMKM di 17 ribu pasar seluruh Indonesia.
Sebab Pasar rakyat bukan hanya menopang 95 persen rantai pasok pangan dan bahan baku usaha, tetapi juga menjadi jantung ekonomi nasional.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menegaskan bahwa revitalisasi pasar rakyat berbasis inovasi, integrasi dengan transportasi, sistem digital, PKL, UMKM, dan masyarakat sekitar sudah menjadi kebutuhan.
“Revitalisasi ini akan mendongkrak daya saing, membuka lapangan usaha baru, serta menekan pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, program besar ini tidak mudah, namun bisa diwujudkan dengan penanganan khusus yang integratif dan komprehensif.
“Kuncinya ada pada special treatment berbasis manajemen, ekonomi, bisnis, dan profesional, dengan satu rumah data dan tata kelola yang jelas. Untuk itu, Satgas Pasar Rakyat Indonesia menjadi hal mendasar, penting, dan strategis,” jelas dokter ahli imunologi lulusan FK UIN Brawijaya Malang dan FKUI Jakarta tersebut.
Dalam Konsinyering Gerakan Pasar Rakyat (GPR) di Jakarta pada 12 September 2025, disepakati dua hal utama. Pertama, peluncuran Satgas Pasar Rakyat Indonesia akan digelar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada 8 September 2025.
Kedua, mengusulkan Satgas Pasar Rakyat Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara melalui Perpres atau Kepres RI. Saat ini, Satgas tersebut masih berstatus badan otonom APKLI-P.
“Semua ini untuk memastikan Indonesia sukses menyongsong bonus demografi 2030 dengan 100 juta PKL dan UMKM unggul. Pada 2045, Indonesia harus benar-benar menjadi negara maju, transformatif, adil, dan makmur,” pungkas Ali Mahsun, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI, Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERI).
